Kajian awal terhadap e-Government di Indonesia

Selama ini pemerintah Indonesia menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku. Sistem dan proses kerja semacam itu tidak mungkin menjawab perubahan yang komples dan dinamis, serta perlu ditanggapi secara cepat. Oleh karena itu pemerintah harus mengembangkan sistem dan proses kerja yang lebih fleksibel untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha dan masyarakat internasional. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola , menyalurkan serta mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan terciptanya sistem informasi nasional yang terintegrasi dan dapat menunjang pengelolaan negara diperlukan kesiapan infrastruktur aplikasi atau aplikasi e-government.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, lembaga/instansi Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki situs web sebagai salah satu bentuk layanan masyarakat atau telah melaksanakan Inpres No 3 tahun 2003 masih rendah. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah lembaga/instansi Pemda yang memiliki situs web. Berdasarkan data Depkominfo dari 471 pemda yang memiliki situs web hanya 226 pemda atau 48% . Dari jumlah ersebut , 198 situs (42%) yang dikelola secara aktif. untuk menguji kinerja website e-government yang dikelola instansi Pemda dalam memberikan pelayanan publik, maka perlu dilakukan evvaluasi website e-government di lingkungan instansi pemda.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s